Keberfungsian Sosial Di Daerah Rawan Konflik (2025)

Order By:

Relevance

“…Dari rentang tahun 2018 hingga 2019 terjadi 71 kasus konflik sosial di hampir seluruh provinsi Indonesia, konflik-konflik ini disebabkan oleh masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Triyono, 2020). Disamping itu dilansir dari Data Statistik Potensi Desa (Podes) tahun 2018 menunjukan bahwa dari toal 84.000 desa yang ada di Indonesia, sebanyak 3,75% atau sekitar 3,150 desa ditetapkan sebagai desa rawan konflik (Pertiwi, 2020).…”

2023

Potensi dan angka kejadian konflik di Provinsi Jawa Barat tergolong cukup tinggi. Tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) merupakan salah satu pihak yang memiliki peran dan tugas penting dalam upaya penanganan konflik tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan peran Pordam dalam penangananan konflik sosial di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan metode penelitian deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa observasi non partisipatif, indepth interview, dan Focus Group Discussion (FGD). Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi. Pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pordam Provinsi Jawa Barat dalam penangananan konflik sosial meliputi upaya pencegahan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan pasca konflik.Upaya pencegahan konflik dilakukan melalui pembentukan dan penguatan Pordam, pemetaan daerah rawan konflik sosial, dan sosialisasi pencegahan konflik ke sekolah-sekolah. Dalam pemenuhan kebutuhan dasar, Pordam berperan sebagai relawan yang memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan pelayanan psikososial dalam kondisi kedaruratan bagi korban konflik sosial dan pengungsi. Dalam pemulihan pasca konflik Pordam berperan dalam upaya mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis di masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi dan rehabilitasi.

To deal with the impact of the COVID-19 pandemic, the Indonesian government, including the Ministry of Social Affairs, has issued various social protection policies, including for persons with disabilities. In fact, people with disabilities still experience difficulties in accessing the program. This study aims to analyze these policies and the difficulties faced by persons with disabilities. This qualitative descriptive study found that people with disabilities had difficulty surviving during the pandemic. They lose their jobs because most of their work requires direct contact with other people. On the other hand, only a part of people with disabilities received social assistance because they were not recorded in the recipients of social assistance. The low ability to communicate risks to persons with disabilities is one of the reasons for the weak data collection of persons with disabilities. This study recommends more intense socialization and advocacy as well as equalizing perceptions about the concept of persons with disabilities and their needs.

Purpose: The purpose of this study is to review the effectiveness of sand mining policies that are controlled and monitored under local government managementTheoretical Framework: In managing sand mining, putting attention to environmental ethics is a must so the impact of the sand mining process can be controlled. By understanding sustainable development concepts, government policies regarding sand mining should be more emphasize the human life aspects.Method: This study used a qualitative approach by conducting in-depth interviews with the community around the mining area in Lumajang Regency. Therefore, the impacts of socio-economics can be determined from the explanations obtained.Results and Conclusion: This study found that many dynamics happened because of inconsistent regulations. Lumajang Regency is affected area by these problems as there are many mining sites in Lumajang Regency. Before making environmental management policies, the government need to have a good analysis so the ecosystem can be protected and illegal sand mining activities can be eliminated.Research Implications: This research may use for government considerations to solve environmental problems caused by sand mining activities in Lumajang Regency, Indonesia.Originality/value: This research discusses the problem regarding environmental issues caused by sand mining activity and the solution solved by the government by redesigning the policy to improve the sand mining management quality in Indonesia.